Peraturan Jam Kerja Karyawan
Peraturan Jam Kerja Karyawan

Kenali dan Pahami Peraturan Jam Kerja Karyawan Menurut Depnaker

Benarkah melelahkan harus bekerja hingga belasan jam di kantor setiap hari karena selalu lembek? Namun tahukah Anda, bahwa menurut Departemen Tenaga Kerja, ada aturan yang sangat jelas mengenai batasan waktu kerja mulai dari harian hingga lembur?

Untuk informasi lebih lanjut tentang aturan waktu kerja, lihat penjelasan di bawah ini tentang negosiasi waktu kerja berdasarkan aturan resmi pemerintah saat ini. Selamat membaca!

Jam kerja menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Perundang-undangan

Dalam pengertian yang lebih luas, waktu kerja didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan karyawan untuk melakukan pekerjaannya, yang dapat mereka lakukan pada siang dan/atau malam hari. Bagi mereka yang bekerja di sektor swasta, jam kerja diatur dengan aturan berikut:

  • UU 77-85. n. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan jo. UU tentang penciptaan lapangan kerja no. 11 tahun 2020
  • Keputusan Pemerintah No. 21-25. Pasal 35 Tahun 2021 mengenai kontrak waktu kerja tertentu, outsourcing, jam kerja dan waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja.

Sebagai catatan tambahan, PP No. 35/2021 tersebut lahir untuk melengkapi perubahan tentang  turan perburuhan, karena diresmikannya UU Cipta Kerja.

Berapa jam kerja harian menurut peraturan?

Menurut ketentuan pasal 77 (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, denda. UU Cipta Kerja dan Pasal 21 (2) PP. 35/2021, semua pengusaha wajib mendikte ketentuan jam kerja.

Menurut Kementerian Tenaga Kerja, ketentuan jam kerja di kedua sistem tersebut adalah sebagai berikut:

  • Untuk minggu kerja 6 hari: 7 jam sehari atau 40 jam seminggu.
  • Selama 5 hari kerja seminggu: 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, hanya jam atau periode kerja terbatas yang diatur – 7 atau 8 jam per minggu, dengan total 40 jam per minggu. Ketentuan di atas tidak mengatur awal dan akhir jam kerja.

Apa yang terjadi jika jam kerja melebihi ketentuan tersebut? Dalam hal ini, lembur dianggap sebagai lembur. Oleh karena itu, karyawan berhak atas upah lembur. Namun, ada sektor kegiatan atau jenis pekerjaan yang tidak terkait dengan waktu kerja ini.

Apakah jam kerja sudah termasuk jam istirahat dan ibadah?

Bisa juga timbul pertanyaan apakah jam kerja yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja tersebut termasuk istirahat dan ibadah. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Harap dicatat bahwa waktu istirahat tidak dihitung dalam jam kerja. Namun, semua karyawan berhak atas waktu istirahat, dan ini adalah kasus di bawah undang-undang, khususnya Pasal 77-85 Kode Perburuhan. terkandung dalam Pasal Peraturan tersebut menetapkan bahwa semua pekerja berhak untuk beristirahat di antara jam kerja harian.

Untuk itu perusahaan wajib menyediakan waktu istirahat yang dibagi antara jam kerja. Masing-masing durasi istirahat ini juga telah diatur, yaitu minimal setengah jam (30 menit) setelah pekerja bekerja terus menerus selama 4 jam. Hal ini sejalan dengan Pasal 79 (2) (a) dari Kode Perburuhan.

Merujuk pada pasal undang-undang yang sama, mereka menegaskan perbedaan antara waktu kerja dan waktu istirahat dan bahwa waktu kerja adalah waktu yang digunakan hanya untuk bekerja.

Ini berarti Anda mungkin sampai pada kesimpulan bahwa waktu yang dihabiskan untuk beribadah juga tidak termasuk dalam waktu kerja Anda. Aturan atau ketentuan waktu atau durasi ditentukan oleh masing-masing perusahaan.

Perlu dicatat bahwa pekerja memiliki hak untuk beribadah. Hak ini tertuang dalam Pasal 80 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan yang memadai bagi pekerjanya untuk beribadah sesuai dengan kewajiban agamanya.

Pengecualian untuk jam kerja

Seperti disebutkan di atas, ada pengecualian untuk penerapan aturan atau peraturan Kementerian Tenaga Kerja tentang jam kerja, seperti yang disyaratkan oleh dua peraturan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa sektor kegiatan dan jenis pekerjaan tidak tercakup dalam ketentuan ini. Artinya perusahaan atau dunia kerja dapat menerapkan ketentuan jam kerja yang lebih pendek atau lebih lama dari ketentuan di atas sesuai dengan Pasal 23 (1) PP. 35/2021.

Jika ya, apa saja sektor kegiatan atau profesi yang tidak menghormati jam kerja normal? Pengecualian ini diatur dalam Pasal 23 (2) PP. 35/2021, atau perusahaan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

  • Pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 7 jam sehari, kurang dari 35 jam seminggu;
  • Jam kerja fleksibel
  • Pekerjaan dapat dilakukan di luar tempat kerja/tempat kerja.

Menurut Pasal 23 (3) PP 35/2021 dan penjelasannya, dijelaskan bahwa perusahaan dengan waktu kerja lebih dari satu pada sektor kegiatan dan pekerjaan tertentu meliputi perusahaan energi dan komoditas mineral, perusahaan minyak dan gas di daerah tertentu. bidang usaha, sektor pertumbuhan umum di beberapa wilayah operasional, sektor perikanan di beberapa daerah, kegiatan tertentu dan sektor pertanian hortikultura.

Sementara itu, perusahaan swasta dan beberapa pekerjaan yang melebihi jam kerja normal telah mendapat persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmisi (Kmenakertrans) No. 1. KEP-223/MEN/2003, 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Kontinu, khususnya Pasal 3 (1).

Pekerjaan yang dimaksud:

  1. Layanan jasa transportasi.
  2. Layanan jasa kesehatan.
  3. Usaha pariwisata.
  4. Penyediaan tenaga listrik.
  5. Jasa pos dan telekomunikasi.
  6. Jaringan PAM atau pelayanan air bersih.
  7. Usaha pusat perbelanjaan, swalayan, dan sejenisnya.
  8. Penyediaan bahan bakar migas.
  9. Lembaga konservasi.
  10. Pekerjaan sektor pengamanan.
  11. Media massa.
  12. Pekerjaan-pekerjaan yang jika pelaksanaannya dihentikan akan berisiko mengganggu produksi, merusak material, dan termasuk perbaikan atau pemeliharaan alat produksi.

Namun apa artinya jika tidak ada waktu kerja maksimal yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk perusahaan dan jenis pekerjaan yang dikecualikan di atas? Jawabannya tentu ada dan tertuang dalam aturan khusus jam kerja yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketentuan jam kerja shift

Bagaimana dengan perusahaan atau tempat kerja yang menggunakan sistem shift untuk jam kerja? Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan Kementerian Tenaga Kerja tentang waktu kerja hanya menjelaskan tentang lamanya jam kerja dan tidak mengatur tanggal mulai dan berakhirnya jam kerja.

Lalu apa implikasinya bagi perusahaan yang menggunakan sistem kerja shift? Dalam hal ini, awal dan akhir jam kerja harus dicantumkan secara jelas dalam peraturan perusahaan, kontrak kerja, atau kesepakatan bersama. Durasi jam kerja harus sesuai dengan jam kerja normal atau wajar menurut Kementerian Tenaga Kerja, yaitu:

  • Waktu kerja tiap shift maksimal 7 jam (6 hari kerja seminggu) dan 8 jam sehari (5 hari kerja seminggu).
  • Total waktu kerja keseluruhan setiap shift tidak boleh melebihi 40 jam per minggu.
  • Dalam kasus di mana karyawan bekerja lebih lama dari jam kerja normal – 7 atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu – instruksi tertulis dari perusahaan dan persetujuan tertulis atau digital dari karyawan diperlukan. Dan kelebihan jam kerja tersebut dianggap sebagai waktu kerja lembur, dan pekerja tersebut berhak mendapatkan Upah Kerja Lembur.

Bisakah pekerja bekerja lebih dari 40 jam seminggu?

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 PP. Keputusan 35/2021 menetapkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan lebih dari 40 jam per minggu. Dan kontraktor wajib membayar lembur kepada karyawan tersebut.

Seperti yang Anda sampaikan, menurut peraturan Kementerian Tenaga Kerja selama 5 atau 6 hari kerja seminggu, total waktu kerja maksimal 40 jam per minggu.

Tetapi bagaimana jika perusahaan mempekerjakan karyawan setiap hari tanpa memberikan hari libur mingguan dan masih ada 40 jam tersisa di seluruh minggu kerja? Apakah ini diperbolehkan?

Merujuk pada pasal 22 PP 35/2021, jawabannya tidak. Peraturan tersebut mengharuskan pengusaha untuk memberikan waktu istirahat mingguan bagi karyawannya. Waktu istirahat mingguan minimal 1 hari dari 6 hari kerja seminggu dan minimal 2 hari dari 5 hari kerja seminggu.

Berapa ketentuan jam kerja lembur?

Merujuk pada pasal 21 ayat 1 dan 2 PP. Keputusan 35/2021 dengan jelas menjelaskan berapa lama atau waktu kerja menurut Kementerian Tenaga Kerja – 7 jam sehari 6 hari kerja seminggu dan 8 jam sehari 5 hari kerja seminggu.

Namun, bagaimana jika perusahaan mempekerjakan pekerja hingga 12 jam sehari sedangkan jam normal sehari adalah 8 jam? Dalam hal ini berarti perusahaan harus membayar 4 jam kerja lembur sesuai pasal 25 (1) PP. 35/2021.

Menurut pasal 26 ayat 1 PP, jam lembur dapat diramalkan paling lama 4 jam per hari dan paling lama 18 jam per minggu. 35/2021.

 

Nah itulah Peraturan Jam Kerja Karyawan Menurut Depnaker, sebagai pekerja kamu harus paham betul peraturan jam kerja tersebut agar tak di manfaatkan oleh perusahaan tempat kamu bekerja, hehe. Terimakasi sudah membaca,  Semoga bermanfaat.